Kejari Lombok Tengah Esekusi Mantan Kepala Desa Saba Atas Kasus Penyalahgunaan ADD dan DD Desa Saba TA. 2015

Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah dilakukan eksekusi badan terhadap terpidana AW perkara Tindak Pidana Korupsi penyelahgunaan ADD dan DD Desa Saba Kec. Janapria Kab. Loteng TA. 2015, pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan oleh I Gusti Putu Suda Adnyana, SH. (Kasi Pidsus Kejari Loteng) dan Koko Roby Yahya, SH (Kasubsi Penyidikan) dengan didampingi Team Intelijen melakukan Pengamanan selama dilakukan eksekusi bersama 2 (dua) orang anggota Polres Loteng.

Pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Negeri Mataram dengan Nomor : 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.MTR tanggal 22 Oktober 2020 dan berdasarkan Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : Print- 1294/N.2.11/Fu.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Dalam putusan Pengadilan tersebut dinyatakan terdakwa AW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Korupsi secara bersama – sama sebagaimana dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sehingga saudara AW dijatuhi  pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Sebelum dilakukan eksekusi terpidana datang ke Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, dengan membawa uang pengganti sebesar Rp. 45.000.000,-

Terdakwa juga masih dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 78.500.000.00 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Diharapkan dengan telah dilakukannya eksekusi terhadap terpidana AW tersebut, dapat memberikan efek jera kepada yang lain khususnya dalam mengelola keuangan negara.

 

 

Scroll to Top