Praya, 20 Agustus 2026 – Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Bayu Novrian Dinata, S.H., M.H., bersama jajaran menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang didampingi oleh Tim Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Semester I Tahun 2026.
Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah sebagai bagian dari upaya memastikan pengelolaan pendapatan negara dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ruang lingkup pemeriksaan mencakup pengelolaan pendapatan negara yang berasal dari tilang dan uang rampasan pada Bidang Tindak Pidana Umum, serta uang rampasan negara, lelang, penjualan langsung, barang rampasan maupun sita eksekusi yang belum dilelang pada Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.
Pemeriksaan kepatuhan menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui pemeriksaan tersebut, setiap proses pengelolaan pendapatan negara dapat dievaluasi untuk memastikan pelaksanaannya sesuai prosedur, terdokumentasi dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan pendapatan negara. Transparansi dan keterbukaan terhadap proses pemeriksaan menjadi bagian dari komitmen institusi dalam membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas.
Dalam konteks Asta Cita, kegiatan ini sejalan dengan Asta Cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan dapat dipercaya masyarakat.
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pengelolaan pendapatan negara dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
✨ Pengelolaan pendapatan negara yang tertib dan akuntabel merupakan bagian dari menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap penerimaan negara dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa dan masyarakat.
Perkuat pengawasan, jaga akuntabilitas, wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. ⚖️
#kejaksaanri #kejatintb #kejariloteng #trapsilaadhyaksaberakhlak #banggamelayanibangsa
